Oleh: Agus Santoso Budiharso, Wakil Ketua 4 Baznas Provinsi Sulawesi Utara
Revolusi digital telah menciptakan tingkat efisiensi baru dalam layanan publik, terutama dalam mengatur Zakat, Infak, dan Sedekah.
Dalam era perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan rumit, Baznas sudah memulai perjalanan menuju modernisasi melalui implementasi dari sistem SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen Baznas.
Sistem ini menjadi tulang punggung operasional zakat berbasis digital di berbagai tingkatan, dari pusat hingga kabupaten/kota.
Meskipun demikian, di balik segala keuntungan yang ditawarkan, realitas dari dunia digital ternyata tidak sterile. Dunia ini justru mengandung bahaya yang semakin rumit dan maju.
Serangan siber yang dulu dianggap sebagai masalah periferi, sekarang telah berubah menjadi sebuah tantangan fundamental dan mendesak.
Informasi mengenai jamaah yang disimpan di server Baznas — termasuk data pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), catatan finansial, dan pelaporan distribusi dana — merupakan sumber daya vital. Jika terjadi kebocoran atau manipulasi atas datanya, hal ini bisa memberikan dampak signifikan pada keyakinan publik.
Ancaman Nyata dalam Dunia Mayavirtual
Pada pembelajaran awal hari Baznas RI di hari Selasa, 6 Mei 2025, Mas Adrian yang merupakan Direktur Keamanan Siber Baznas RI mengungkap sesuatu yang mencengangkan; setiap harinya, platform digital sentral Baznas mendapat sekitar satu juta upaya serangan cyber.
Data tersebut bukan saja mencerminkan tingkat ancaman yang dihadapi, melainkan juga membuktikan bahwa institusi keuangan filantropis seperti Baznas kini menjadi incaran utama para peretas.
Motivasinya beragam: mulai dari pencurian data, pemerasan digital, sabotase ideologis, hingga sekadar eksploitasi kelemahan sistem untuk unjuk gigi.
Jenis serangan pun kian bervariasi. Teknik “phishing”—di mana pelaku menyamar sebagai entitas resmi untuk menipu pengguna agar membocorkan informasi pribadi—masih menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan.
Serangan lain, seperti malware, ransomware, atau infiltrasi dengan botnet, beroperasi secara otomatis dan masif. Mereka menyusup melalui titik-titik rentan, salah satunya: kelalaian manusia.
Celah Terbesar: Keterbatasan Literasi Siber
Sebagai amil zakat di tingkat daerah, kami menyaksikan langsung bagaimana transformasi digital masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah.
Salah satunya adalah soal literasi siber di kalangan petugas zakat. Banyak amil yang masih awam terhadap prinsip-prinsip dasar keamanan digital. Istilah seperti “two-factor authentication”, “enkripsi data”, atau “firewall” terdengar asing, bahkan membingungkan.
Akibatnya, langkah-langkah sederhana seperti mengganti kata sandi secara berkala, atau waspada terhadap tautan mencurigakan, kerap diabaikan.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) IT di Baznas daerah. Tidak sedikit kantor Baznas tingkat kabupaten/kota hanya memiliki satu orang yang menangani urusan digital—merangkap pengelolaan SIMBA, website, media sosial, hingga troubleshooting teknis harian. Ketergantungan semacam ini sangat rawan.
Jika personel itu berhalangan, seluruh operasional digital bisa lumpuh. Dalam dunia siber yang bergerak dalam hitungan detik, ketidaksiapan ini bisa menjadi pintu masuk bencana digital.
Sistem Berlapis Tidak Menjamin Imunitas
Patut diapresiasi bahwa Baznas telah berinvestasi pada sistem yang berlapis—baik melalui firewall, antivirus, hingga backup data. Namun, para pakar keamanan siber sepakat bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan.
Ketahanan digital tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh integrasi antara perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia sebagai pengguna akhir.
Karena itu, keamanan siber bukan urusan teknis semata. Ia adalah urusan strategis kelembagaan. Mengelola zakat di era digital bukan hanya soal menghitung dan menyalurkan dana, tetapi juga soal menjaga data umat sebagai bagian dari amanah ilahiyah.
Mengalami hilangnya data sama saja dengan kehilangan kepercayaan. Sedangkan kehilangan kepercayaan setara dengan kehilangan legitimasi.
Mengenali betapa krusialnya masalah ini, kita menyarankan lima tindakan spesifik yang harus segera dipertimbangkan oleh Baznas pada semua jenjang.
Kelima Dasar Penyokong Keamanan Siber Baznas
1. Pendidikan Dasar tentang Penggunaan Teknologi Digital bagi Amil
Pertama-tama, kita harus memperdalam pemahaman mendasar pegawai tentang bahaya dunia maya. Materi pelatihannya bisa diawali dari tingkatan paling sederhana seperti pengenalan teknik phising, pembuatan password yang tangguh, perlindungan peralatan kerja, sampai pada aspek-etika dalam lingkup digital. Sebaiknya program latihan tersebut diselenggarakan secara rutin setidaknya tiga bulan sekali dan melibatkan seluruh pegawai yang menggunakan sistem komputerisasi.
2. Reformasi Infrastruktur Server dan Data Cadangan
Di banyak Baznas daerah, data masih disimpan di komputer lokal tanpa proteksi maksimal. Ke depan, penguatan infrastruktur server dan penyimpanan awan (cloud storage) yang terenkripsi adalah keharusan. Selain itu, server cadangan harus tersedia dan diperbarui secara berkala. Jika server utama terkena serangan, cadangan tersebut bisa segera diaktifkan.
3. Audit Keamanan Digital Berkala
Baznas seharusnya memiliki SOP audit keamanan digital tahunan. Audit ini mencakup evaluasi keamanan website, SIMBA, email, dan seluruh sistem internal. Hasil audit dapat menjadi dasar perbaikan dan investasi teknologi yang terukur. Pelibatan pihak ketiga yang profesional dan independen bisa meningkatkan akurasi dan objektivitas hasil.
4. Pembentukan Tim Keamanan Siber di Daerah
Meskipun sumber daya terbatas, Baznas daerah bisa mulai membentuk unit kecil keamanan digital—minimal satu atau dua orang yang dilatih secara khusus dan menjadi penghubung ke pusat. Dengan cara ini, eskalasi ancaman bisa ditangani lebih cepat dan terstruktur.
5. Transparansi dan Edukasi Publik Digital
Masyarakat juga berhak tahu bahwa data mereka dikelola secara aman. Publikasi mengenai sistem keamanan yang digunakan Baznas, serta kanal resmi untuk komunikasi digital (website, email, media sosial), perlu terus disosialisasikan. Ini penting untuk menghindari hoaks dan penipuan yang mengatasnamakan lembaga zakat.
Digitalisasi Filantropi dan Tantangan Etis
Transformasi digital dalam pengelolaan zakat membawa serta peluang efisiensi yang besar, namun juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai nilai-nilai etis yang menyertainya.
Di tengah kemajuan teknologi informasi yang menyokong percepatan transaksi dan pelaporan zakat, kita dihadapkan pada satu tantangan besar: bagaimana menjaga nilai amanah, kejujuran, dan keterbukaan dalam ruang digital yang cenderung anonim, abstrak, dan algoritmik?
Filantropi Islam, yang berakar pada keikhlasan dan tanggung jawab moral, kini harus menemukan bentuk barunya dalam infrastruktur digital yang dingin dan sistemik.
Dalam lanskap baru ini, tanggung jawab lembaga seperti Baznas tidak semata bersifat teknokratik. Ia juga bersifat spiritual dan sosial.
Data muzakki dan mustahik yang tersimpan dalam sistem digital bukan sekadar deretan angka statistik, tetapi mencerminkan wajah manusia: mereka yang memberi dengan harap, dan mereka yang menerima dengan doa.
Oleh karena itu, melanggar data—entah disebabkan oleh ketidaksengajaan atau serangan cyber—secara mendasar adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh masyarakat.
Sistem informasi yang lemah tidak hanya menyebabkan kerugian dari segi administrasi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik yang telah sulit dicapai dengan susah payah.
Paradoksnya, perkembangan teknologi justru menggeret institusi agama ke dalam jiwa korporatif yang berlebihan pada aspek efisiensi, sementara kurang memperhatikan nilai-nilai etis hubungan yang merupakan dasar dari filantropi Islam.
Dalam menghadapi laju perubahan digital, ada potensi bagi institusi zakat untuk menjadi terlalu teknikal dan berorientasi pada proses, sehingga menjauhi iramanya kehidupan komunitas miskin yang merupakan sasarannya. Digitalkan harus dianggap sebagai sarana, bukannya tujuan akhir. Ini hanyalah media, tidak boleh menjadi misinya.
Maka dari itu, diperlukan suatu metode yang mengatur seimbang antara perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip moral. Sistem digital yang dikembangkan oleh Baznan perlu mencerminkan semangat kesetaraan serta transparansi agar masyarakat dapat yakin bahwa sumbangan mereka tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
Tampilan desain (interface) pengguna, laporan umum, serta sistem pelaporannya harus mencerminkan prinsip-prinsip beragama: kesungguhan hati, pertanggungan jawab, dan keterbukaan. Inilah inti tantangan pada proses digitalisasi filantropi: mempertahankan semangat amanah dalam bentuk digital.
Di masa mendatang, sangatlah vital bagi Baznas agar secara konsisten merintis pembentukan budaya kerja yang memperkuat etika digital pada semua tingkatan organisasinya. Setiap pegawai, baik itu di tingkat pusat maupun lokal, perlu paham bahwa melaksanakan tugas dalam lingkungan digital tidak bermakna lepas dari norma dan nilai moral.
Justru, semakin tak terlihat kerja kita di balik layar komputer, semakin besar pula tanggung jawab batin kita untuk menjaga kepercayaan umat. Digitalisasi zakat adalah kesempatan, namun juga ujian. Dan hanya dengan memegang teguh nilai-nilai etikanya, filantropi Islam dapat tetap relevan dan bermartabat di era siber.
Menuju Kedaulatan Digital Filantropi
Di tengah era konektivitas global yang serba cepat, kemandirian digital menjadi isu strategis yang tidak bisa ditunda, terutama bagi lembaga filantropi seperti Baznas. Sistem digital zakat yang semakin kompleks—seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas)—perlu dibangun di atas fondasi kedaulatan data dan teknologi.
Langkah awal yang penting adalah memprioritaskan penggunaan server dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada layanan cloud atau sistem pengelolaan data yang terpusat di luar negeri. Kedaulatan digital bukan sekadar pilihan teknis, tetapi bentuk tanggung jawab atas perlindungan data umat.
Selanjutnya, Baznas dapat memperkuat otonomi teknologinya dengan mendorong pengembangan perangkat lunak berbasis open-source. Dengan pendekatan ini, Baznas memiliki kontrol penuh terhadap arsitektur sistem, alur data, hingga enkripsi keamanan yang digunakan.
Model ini juga memberi peluang kolaborasi lebih luas dengan komunitas teknologi Islam di Indonesia—baik dari kalangan kampus, pesantren digital, maupun organisasi pemuda Muslim—untuk membangun sistem yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman dan semangat pelayanan umat.
Lebih jauh, Baznas memiliki posisi strategis untuk menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem filantropi digital nasional yang aman, mandiri, dan transparan. Keamanan siber bukan lagi domain eksklusif lembaga negara atau korporasi teknologi.
Lembaga sosial keagamaan juga harus membekali diri dengan kemampuan manajemen risiko digital, dari mitigasi serangan hingga tata kelola respons insiden.
Dalam hal ini, kolaborasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kementerian Kominfo, dan organisasi keamanan digital nasional menjadi langkah strategis untuk merumuskan standar dan pedoman keamanan siber yang sesuai dengan karakter lembaga zakat.
Di atas semua itu, kesadaran akan pentingnya kedaulatan digital harus dibangun sebagai bagian dari visi besar transformasi filantropi Islam ke depan.
Ketika infrastruktur digital dikuasai sendiri, dan ketika setiap amil memahami nilai serta risiko dari sistem yang digunakan, maka kepercayaan umat terhadap lembaga pengelola zakat akan semakin kokoh.
Inilah titik mula dari peradaban digital berbasis keadilan sosial yang Islami—di mana teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga instrumen peradaban yang mencerminkan etika, kemandirian, dan keberpihakan pada umat.
Penutup: Menjaga SIMBA, Menjaga Amanah
Transformasi digital di tubuh Baznas adalah keniscayaan. Namun ia harus dibarengi dengan kesiapan struktural, teknis, dan mental. Jangan sampai kita membangun gedung megah di atas pondasi rapuh. Jangan sampai amanah umat yang begitu besar digadaikan hanya karena kelalaian membuka tautan yang salah.
Karena itu, menjaga SIMBA bukan sekadar menjaga sistem. Ia adalah bagian dari ijtihad zaman modern untuk menjaga keberlangsungan zakat sebagai pilar keadilan sosial dalam Islam. Dan dalam ijtihad itu, setiap amil, setiap pemangku kebijakan, setiap SDM IT, dan setiap muzakki punya peran masing-masing.
Mari kita perkuat Baznas dari dalam—bukan hanya dari sisi dana, tetapi juga dari sisi data. Karena di era digital ini, yang menguasai data, ialah yang memegang kepercayaan. Dan yang menjaga data, ialah yang menjaga keberkahan.***